Rabu, 26 Juni 2019

Bagi Negeri Ini, Hukuman Mati Masih Dibutuhkan

diskusi-publikOleh: Herry Febriyanto

SUKABUMI – Dukungan publik domestik dan penentangan dunia atas rencana eksekusi kedua terpidana mati narkoba direspon Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, Jawa Tengah, dengan menggelar diskusi terbuka.

Bertema “Eksekusi Pidana Mati: Menegakkan Hukum Dalam Pemberantasan Narkoba” ini menghadirkan pakar politik internasional Profesor Andrik Purwasito, pakar hukum pidana Subekti, praktisi Gerakan Anti Narkoba Lenny Andoko.

Andik  menilai, tidak cukup hanya menghukum mati bandar narkoba, ada satu tugas penting negara selain menegakkan kedaulatan dan menjaga harga diri serta martabat bangsa juga melindungi generasi muda dari narkoba dengan memberikan teladan dari para pemimpin. Lebih dari itu,  memberi peluang dan lapangan kerja kreatif dan inovatif.

“Solusi yang perlu kita lakukan memperkuat generasi bangsa dengan ideologi Pancasila yang selalu diimplemantasikan secara kontekstual, serta  menjadikan narkoba sebagai musuh bersama dengan memperluas jaringan sosial budaya di masyarakat,” tandasnya

Sementara Pakar Hukum Pidana Subekti menjelaskan, hukuman mati adalah hukuman yang paling tua di Indonesia. Pasal 10 KUHP menyatakan pidana pokok adalah pidana mati.

Banyak UU di luar KUHP yang menjadikan hukuman pidana mati sebagai sanksi, seperti UU Antikorupsi, UU Antiterorisme, dan lain-lain.

“Bagi bangsa Indonesia, hukuman pidana mati masih dibutuhkan terutama sanksi bagi yang melakukan kejahatan kemanusiaan,” katanya.

Bahkan, tambahnya, diobati dan diterapi merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagia solusi terbaik yang harus dilakukan pemerintah untuk menghentikan atau mengurangi kejahatan penyalahgunaan narkoba.(tm)

No Responses

Tinggalkan Balasan